“Jadi tiga hal inilah yang akan kami fokuskan untuk memberikan saran-saran, pendapat dan analisis kebijakan kepada Presiden terkait dengan kesejahteraan buruh,” tuturnya.
Lebih lanjut, sebagai Penasihat Khusus Presiden, Said akan memastikan bahwa ketiga aspek tersebut dapat menjadi pertimbangan utama dalam revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Dari sisi job security, ia mengatakan perlu adanya perubahan ketentuan dan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja alih daya (outsourcing). Dari sisi income security, ia menilai RUU Ketenagakerjaan juga perlu memuat ketentuan pengupahan yang layak dan mampu meningkatkan daya beli pekerja.
Sementara itu, dari sisi social security, ia mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaan perlu mengatur perlindungan sosial bagi pekerja informal dengan hak-hak yang sejalan dengan standar International Labour Organization (ILO).
“Hal-hal inilah yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dalam bentuk saran, pendapat, gagasan, dan menganalisis kebijakan,” jelasnya.
Herman Yakub.
