Dalam kesempatan itu, Polda Babel juga menyatakan senantiasa terbuka terhadap kritik, masukan, dan pengawasan dari insan pers maupun masyarakat. Namun, kritik hendaknya disampaikan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami juga mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama menjaga ruang informasi publik agar tetap sehat, objektif, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat,” tulis Polda Babel dalam siaran pers tersebut.
PWI Babel Protes
Sebelumnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayangkan surat keberatan kepada Kapolda Kepulauan Bangka Belitung terkait unggahan akun Instagram Humas Polda Babel dan Humas Polres Bangka yang memberikan label “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI” terhadap sejumlah pemberitaan media online.
Keberatan tersebut tertuang dalam surat bernomor 1269/PWI-BABEL/XI/2026 tertanggal 11 November 2026. Surat yang ditandatangani Ketua PWI Babel Mohammad Fathurrahkman dan Sekretaris Fakhruddin Halim itu menyoroti unggahan tangkapan layar sejumlah berita yang dipublikasikan melalui akun Instagram @humas_poldakep.babel dan dikolaborasikan dengan akun @humas_polresbangka pada 9 November 2026.
PWI Babel menilai pelabelan tersebut berpotensi mendiskreditkan karya jurnalistik dan menimbulkan persoalan serius terhadap kebebasan pers.
Dalam suratnya, PWI menegaskan bahwa pemberitaan yang ditampilkan dalam unggahan tersebut merupakan produk jurnalistik yang diproses melalui mekanisme kerja pers, mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah hingga menyampaikan informasi kepada publik.
PWI juga menyatakan bahwa berita-berita tersebut memiliki narasumber yang jelas serta telah melalui proses konfirmasi dan verifikasi kepada pihak terkait.
Menurut PWI Babel, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanisme yang semestinya ditempuh adalah menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Mohammad Fathurrakhman menegaskan Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung hendaknya tidak mudah memberikan label atau stempel hoaks terhadap suatu pemberitaan media hanya karena isi berita tersebut dianggap tidak sesuai dengan pandangan atau keterangan pihak kepolisian.
“Perlu dipahami bahwa tidak semua pemberitaan yang berbeda dengan versi keterangan institusi dapat serta-merta dikategorikan sebagai berita bohong,” katanya, Kamis (12/11/2026).
