“Memang masih perlu dilakukan lagi upaya-upaya ya, termasuk penegakan hukum. Belakangan ini kan kita juga baru saja melakukan penegakan hukum. Nah, itu akan terus kita lakukan,” katanya.
Tak hanya memburu pelaku tambang ilegal, Polda Babel juga menaruh perhatian pada tata kelola pertambangan agar aktivitas ekonomi masyarakat berjalan melalui jalur yang sah.
Viktor mengatakan pihaknya siap mengawal rencana pemerintah daerah dalam menjalankan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pengawalan itu akan melibatkan jajaran Kapolres di wilayah masing-masing.
“Tapi yang paling penting sebenarnya, tambang ini harus juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga rencana IPR yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah, nanti kami akan perintahkan para Kapolres untuk mengawal itu. Supaya nanti masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” jelas Irjen Pol Viktor.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut 1.000 tambang ilegal sekaligus menindak tegas terhadap oknum aparat yang terlibat, serta pengusutan jalur penyelundupan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Instruksi tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). (*)
