Sementara itu, Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dani Virsal, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat adalah aspek penting dalam pengelolaan usaha pertambangan.
Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
“Penandatanganan kesepakatan ini bukan hanya langkah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi praktik penambangan ilegal di wilayah konsesi PT Timah,” kata Ahmad Dani Virsal.
Program kemitraan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk dari Badan Usaha Milik Desa. Direktur BUMDes Pesisir Jaya Besamo Desa Belo Laut, Etika Fitri, mengungkapkan bahwa program ini sudah lama mereka nantikan.
Sebelumnya, BUMDes mereka hanya dapat bekerja sama dengan mitra PT Timah, namun kini mereka diberikan kesempatan untuk menjalin kerja sama langsung dengan PT Timah.
“Dengan adanya kerja sama ini, kami merasa bersyukur karena dapat bekerja sama langsung dengan PT Timah. Sebelumnya, kami hanya bisa bekerja sama melalui mitra. Sekarang, kami memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dalam proses penambangan yang legal di IUP PT Timah,” ujar Etika Fitri.
Menurutnya, program ini memberikan solusi bagi masyarakat yang sebelumnya khawatir terlibat dalam penambangan ilegal. Dengan adanya kemitraan langsung ini, masyarakat tidak perlu lagi khawatir mengenai status legalitas usaha tambang mereka.
“Semoga kerja sama ini menjadi langkah awal untuk memajukan perekonomian desa kami. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi BUMDes untuk meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa,” tutup Etika Fitri. (*)
