Kelompok ini beranggotakan sekitar 40 orang, dengan upah harian sebesar Rp125.000 per orang yang dibayarkan secara tunai usai periode kerja selesai.
“Setiap tiga bulan sekali kami melakukan pekerjaan perawatan irigasi. Setahun bisa empat kali,” ujar pria berusia 50 tahun yang meminta namanya tidak disebutkan.
Jenis pekerjaan yang dilakukan meliputi pembersihan rumput, perbaikan ringan saluran irigasi, dan kegiatan pemeliharaan lainnya. Durasi kerja bervariasi, tergantung kondisi di lapangan.
“Terkadang hanya satu minggu, kadang sepuluh hari, paling lama dua minggu,” tambahnya.
Namun yang menjadi sorotan adalah praktik absensi. Meskipun pekerjaan hanya berlangsung kurang dari satu bulan, absensi tetap diisi penuh untuk satu bulan.
“Absensi kerja selalu diminta untuk diteken penuh sebulan. Jadi meskipun kami hanya bekerja satu minggu, tetap saja absennya satu bulan. Setahun kami tanda tangan absensi empat kali,” ujarnya lagi.
Ia mengaku tidak mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut. Bahkan hingga tahun 2025, kelompoknya masih menjalankan pola kerja dan absensi yang sama.
Sebagai informasi, Balai Wilayah Sungai Bangka Belitung melalui PPK OP SDA 1 memiliki peran penting dalam pelaksanaan program P3-TGAI.
Tugasnya meliputi pengawasan, koordinasi, dan pengelolaan operasional serta pemeliharaan infrastruktur irigasi, termasuk perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat petani melalui P3A, GP3A, dan IP3A.
Dalam pelaksanaannya, PPK OP SDA I BWS Babel bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan pemeliharaan berjalan rutin dan partisipatif.
Namun, sejumlah sumber lainnya menyebut praktik absensi penuh meskipun pekerjaan hanya berlangsung singkat menjadi indikasi potensi mark-up anggaran.
“Kalau satu kelompok saja ada 40 orang kalikan Rp125.000 perorang sehari berarti sehari Rp 5.000.000. Kalau ada 10 kelompok, berarti gaji mereka sehari berkisar Rp 50 juta, kalau setahun peraeatan 4 kali, sudah berapa itu? Itu biasa, bisa jadi permainan di internal Balai, mereka sendiri yang cincangnya,” ujar sumber yang tidak ingin namanya ditulis.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya mengonfirmasi informasi ini kepada Kepala Satker OP BWS Babel, Rudi Susilo, serta memverifikasi dokumen-dokumen pendukung.
Selain proyek rutin OP BWS, Kejati Babel juga sedang mengusut proyek pembangunan dua kolong di Kota Pangkalpinang yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah dan dinilai bermasalah. (*)
