Lebih lanjut, Rina menegaskan perusahaan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, termasuk hutan lindung dan sumber daya air.
“Aturannya jelas, bila perusahaan merusak, mereka wajib mengganti dengan luasan dua kali lipat. Ada undang-undang sumber daya air yang melarang kerusakan dan ada sanksi dendanya. Ini yang harus kita kejar. Kami minta tim segera turun ke lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menegaskan aspirasi petani Pergam akan ditindaklanjuti sebagai bentuk pengaduan masyarakat. Ia menilai perlu adanya langkah konkret melalui pendataan langsung di lapangan.
“Kesimpulan rapat hari ini, kita sepakat tim dari Dinas Perkebunan bersama pihak terkait akan turun langsung ke lokasi. Proses ini harus melibatkan masyarakat agar data yang diperoleh akurat. Hari Selasa nanti direncanakan peninjauan lapangan,” jelas Didit.
Didit menambahkan, data yang lengkap sangat diperlukan agar persoalan dapat diselesaikan secara tepat. Menurutnya, tanpa bukti kuat, opini yang berkembang di masyarakat bisa menimbulkan bias.
“Kita butuh rekaman, dokumen, dan data lapangan untuk memperkuat langkah DPRD. Jadi mari kita kumpulkan data sebaik mungkin,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD Babel akan terus mengawal persoalan tersebut hingga menemukan titik terang dan solusi yang adil bagi masyarakat Desa Pergam.
“Kami di DPRD tidak akan tinggal diam. Aspirasi masyarakat ini sudah menjadi tanggung jawab bersama, dan kami pastikan akan terus mengawal hingga ada solusi konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” pungkas Didit. (*)
