“Kami sudah mengecek langsung ke lapangan. Tidak ada pelanggaran. PT BBSJ masih beroperasi sesuai izin industri yang mereka miliki. Belum ada PE bukan berarti kegiatan mereka ilegal,” jelasnya.
Ia juga membantah tudingan adanya penghalangan terhadap sidak. Yogi memastikan kunjungan disambut baik dan manajemen perusahaan memberikan penjelasan secara terbuka sesuai ketentuan.
“Kami disambut baik, tidak ada penghalangan. Penjelasan yang diberikan oleh manajemen PT BBSJ sangat jelas dan sesuai dengan regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, pejabat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Babel yang turut mendampingi sidak mengatakan bahwa bahan baku yang digunakan PT BBSJ berasal dari mitra sewa kelola resmi. Selain itu, kewajiban perpajakan dan royalti telah dipenuhi perusahaan.
“Seluruh perizinan berasal dari pemerintah pusat. Aktivitas mereka sesuai ketentuan, termasuk pembayaran pajak dan royalti,” ujarnya.
Komisi III berharap klarifikasi ini dapat mengakhiri kesalahpahaman publik terhadap PT BBSJ.
DPRD juga mendorong pelaku industri mineral lainnya agar mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta menjalin sinergi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kita ingin pengelolaan sumber daya alam di Babel dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Apa yang dilakukan PT BBSJ bisa menjadi contoh,” tutup Yogi. (*)
