“Tahun 2023 lalu anggarannya Rp5 miliar, hasilnya cuma 14 medali. Sebelumnya Rp10 miliar, hasil perolehan medali naik. Artinya jelas bahwa anggaran sangat menentukan prestasi. Kalau 2026 kita cuma dikasih Rp1 atau Rp2,5 miliar, jangan berharap bisa keluar dari posisi juru kunci,” ujar Dody.
Karena itu, ia berharap DPRD dan pemerintah daerah memahami urgensi penambahan anggaran agar Bangka Selatan tidak tertinggal dari kabupaten lain yang sudah lebih siap dan lebih kuat dalam pembinaan atlet.
“Kami mohon dukungan penuh dari DPRD dan Pemkab Basel. Jangan sampai nanti ketika hasilnya buruk, KONI yang disalahkan, KONI yang diserang. Kalau anggaran tetap di angka Rp1 atau Rp2,5 miliar, mungkin lebih baik Dispora saja yang mengelola, karena KONI tidak sanggup menanggung tuntutan prestasi sebesar itu,” ujar Dody.
Pernyataan tersebut disambut serius oleh Ketua Komisi II DPRD Bangka Selatan, Hendri. Ia mengakui kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami defisit, namun ia menilai anggaran Rp1 miliar untuk olahraga memang sangat tidak layak.
“Jujur, saya risih mendengar anggaran olahraga cuma Rp1 miliar. Ini tidak sebanding dengan kebutuhan. Kami DPRD tidak tinggal diam. Kami akan berusaha semaksimal mungkin supaya anggaran KONI ini bisa naik,” kata Hendri.
Ia juga mengingatkan agar Dispora Basel segera membuat surat edaran kepada pihak Dukcapil agar bisa mencegah para atlet pindah untuk membela kabupaten lain.
“Kalau ada atlet berprestasi yang mau pindah, itu harus ditahan, tolong Diaspora segera bikin surat edaran ke Dukcapil. Sayang kalau ada atlet kita yang punya potensi malah membela daerah lain hanya karena anggaran minim,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Evi Sastra, mengatakan bahwa pihaknya memahami tuntutan KONI dan siap memperjuangkan tambahan anggaran, meski kondisi fiskal daerah saat ini sangat terbatas.
“Rp1 miliar itu memang jauh dari cukup, saya akui hal itu. Tapi mau gimana lagi mengingat kondisi anggaran kita saat sedang sulit. Meski begitu, saya tetap akan berada di depan untuk memperjuangkan anggaran ini untuk KONI,” kata Evi.
Ia berharap DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka Selatan bisa duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
“Kalau kabupaten lain bisa dapat Rp2,5 miliar, setidaknya kita harus mendekati itu. Minimal Rp2,4 miliar. Saya mohon Banggar dan Komisi II bisa menyampaikan ini ke TAPD agar anggaran KONI bisa ditambah dan disetarakan dengan kabupaten lain,” ujarnya. (ris)
