Artinya akan mubazir jika dilaksanakan Pilkada ulang dan tentu lebih bermanfaat dan efisien jika dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun suprastruktur bagi masyarakat di Bangka Selatan.
“Yang kedua, jika kotak kosong menang maka konsekuensinya adalah Kabupaten kita akan dipimpin Pj sesuai dengan amanah UU no 10 tahun 2016 pasal 54d ayat 4,” paparnya.
Artinya, sambung dia, jabatan sementara akan diisi oleh birokrat yang ditunjuk oleh pemerintah dan bukan sesuai dengan kehendak masyarakat Bangka Selatan
“Secara politis tentu penunjukan Pj akan menimbulkan beberapa keterbatasan wewenang, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008,” bebernya.
“Yaitu tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa terdapat keterbatasan wewenang Pj dalam menjalankan roda pemerintahan yang tentunya akan menghambat kebijakan-kebijakan strategis dan inovasi daerah,” terangnya.
Jadi, ia menilai bahwa memilih calon yang ada merupakan jalan terbaik bagi masyarakat Bangka Selatan dalam rangka memberikan kesempatan kepada calon untuk melanjutkan pembangunan.
“Walaupun masih ada kekurangan dalam menjalankan roda pemerintahan, mungkin bisa kita maklumi, juga calon yang saat ini masih resmi menjabat juga memiliki prestasi unggulan yang dirasa berdampak baik bagi daerah dan bagi masyarakat,” tegasnya.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai momen terbaik bagi kita untuk saling mengisi dan saling bergandengan tangan membangun daerah secara bersama-sama, demi masyarakat Basel yang kita cintai ini,” tandasnya.
