Selain persoalan rendemen, Endang turut menyoroti perlunya evaluasi terhadap kerja sama antara APTRI dan ID Food. Hubungan antara petani tebu dan badan usaha yang berperan dalam tata niaga gula harus terus diperkuat agar memberikan manfaat lebih optimal bagi petani.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara dengan industri gula yang kuat. Potensi tersebut perlu dibangkitkan kembali melalui peningkatan produktivitas, pembenahan tata kelola, penguatan kelembagaan petani, serta dukungan pemerintah yang konsisten.
Endang pun mendorong Komisi IV DPR RI memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk mencari penyelesaian atas berbagai kendala yang dihadapi petani tebu rakyat.
“Komisi IV nanti bisa mendorong Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk memperhatikan kembali kendala-kendala yang dialami oleh APTRI,” pungkasnya.
Endang berharap pemetaan rendemen yang akurat dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi yang lebih tepat, mulai dari peningkatan kualitas budidaya, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan petani.
Dengan kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi setiap wilayah, produktivitas tebu rakyat diharapkan meningkat dan kesejahteraan petani semakin kuat. Langkah tersebut juga penting untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.
Herman Yakub.
