Dalam kunjungan tersebut, Rahmawati juga menerima aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan wisata Nglanggeran, salah satunya penerangan jalan.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur dasar menjadi bagian penting dalam pengembangan destinasi karena berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan serta pengalaman wisatawan selama berkunjung.
Rahmawati memastikan aspirasi para pengelola Desa Wisata Nglanggeran akan diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan dikawal melalui Komisi VII DPR RI.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Rahmawati menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kehadiran desa wisata mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas karena tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi hingga berbagai usaha masyarakat.
Karena itu, ia mendorong pembangunan sektor pariwisata tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Hj. Rahmawati.
Herman Yakub.
