Ia mengingatkan, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga bertanggung jawab memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi.
“Pengawasan harus kita perkuat. Jangan sampai ada celah yang justru menimbulkan polemik baru,” tegasnya.
Hefi juga menyoroti mekanisme nota kesepahaman (MoU) dengan mitra penyedia bahan pangan. Menurutnya, apabila kerja sama telah disepakati, maka ketersediaan bahan baku seharusnya dapat dijamin.
“Kalau sudah ada MoU, berarti pemenuhan bahan baku menjadi kewajiban mitra. Tidak boleh ada kekosongan,” katanya.
Ia bahkan membuka kemungkinan evaluasi terhadap mitra apabila tidak mampu menjamin ketersediaan bahan sesuai kebutuhan program.
“Sistemnya harus kita evaluasi dan bila perlu diubah. Harus ada jaminan dari mitra supplier bahwa bahan baku wajib tersedia. Kalau supplier tidak menyanggupi, tentu harus dilakukan evaluasi terhadap supplier tersebut,” tegas Hefi.
Dalam pelaksanaannya, MBG di Bangka Selatan menerapkan dua kategori porsi. Porsi kecil dengan alokasi Rp13.000 diperuntukkan bagi PAUD, TK, balita, serta siswa SD kelas 1 hingga 3.
Sementara porsi besar senilai Rp15.000 ditujukan untuk siswa kelas 4 hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui.
Skema tersebut mencakup komponen bahan baku, operasional, hingga dukungan infrastruktur dapur dan peralatan memasak.
Meski struktur pembiayaan telah disusun secara proporsional, kendala pasokan dinilai menjadi titik rawan yang harus segera diantisipasi agar kualitas dan keberlanjutan program tetap terjaga. (*)
