Sekilasindonews.com JENEWA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pidato dalam forum High Level Segment ke-61 Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (23/2). Di hadapan para delegasi dunia, Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM), baik di tingkat nasional maupun global.
Pidato tersebut disampaikan mengawali amanah Indonesia sebagai presidensi Dewan HAM PBB dalam situasi global yang diwarnai ketegangan geopolitik dan krisis kemanusiaan.
Menlu Sugiono menekankan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia merupakan tanggung jawab besar yang akan dijawab dengan aksi nyata dan bermakna.
“Kepercayaan yang diberikan kepada kami, terutama di tengah ketidakpastian global yang begitu mendalam, adalah tanggung jawab besar yang kami junjung dengan penuh kesungguhan,” ujar Menlu Sugiono.
Ia menegaskan bagi Indonesia, HAM berakar pada martabat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari akses terhadap pangan, layanan kesehatan, pendidikan, rasa aman, hingga kesempatan untuk maju. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus menjalankan transformasi nasional untuk memperkuat upaya mewujudkan keadilan sosial.
“Perluasan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi bukan sekadar persoalan perumusan kebijakan, melainkan perwujudan hak-hak dasar,” tegasnya.
Dalam konteks penguatan kelembagaan, Indonesia saat ini tengah mengembangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi keenam.
Kerangka ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan promosi dan perlindungan HAM dapat diukur dan berkelanjutan. Indonesia juga terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga-lembaga HAM nasional sejalan dengan norma internasional.
Menlu Sugiono turut menyoroti reformasi hukum nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Reformasi tersebut, menurutnya, tidak hanya menegaskan kedaulatan hukum Indonesia, tetapi juga memperkuat keseimbangan antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.
Dalam kapasitas sebagai presiden Dewan HAM, Indonesia menilai multilateralisme saat ini berada di bawah tekanan. Ketegangan geopolitik, lanjut Menlu Sugiono, tidak boleh menggerus kredibilitas Dewan. Untuk tetap relevan dan dipercaya, Dewan HAM PBB harus menjaga imparsialitas, objektivitas, dan transparansi, serta menghindari polarisasi dan pendekatan selektif.
