Menanggapi keluhan tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menegaskan komitmen lembaganya untuk mengambil langkah konkret. Ia mengatakan pihaknya akan segera mengundang PT Timah serta akan membawa aspirasi ini ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Senin depan kami akan undang PT Timah unt membahas ini, dan minggu depan kami akan ke KKP agar aspirasi masyarakat bisa segera ditindaklanjuti. Ini soal nasib ribuan nelayan, bukan kepentingan pribadi,” kata Didit.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD Babel akan mengawal secara serius proses penyelesaian pendangkalan ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan PT Timah, yang selama ini beroperasi di wilayah sekitar muara.
“Ini sudah tahun 2025, tapi belum juga selesai. Kami sangat mengharapkan agar pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, bisa segera bertindak,” tegas Didit.
Pendangkalan Muara Jelitik sendiri telah menjadi isu menahun sejak 2011. Upaya normalisasi sempat diwacanakan, namun hingga kini tak kunjung terealisasi secara tuntas.
Para nelayan berharap tahun ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. (*)
