SEKILASINDONEWS.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai kebijakan PT Timah Tbk yang melibatkan koperasi dalam aktivitas penambangan sebagai langkah tepat untuk meningkatkan kesejahteraan penambang rakyat.
Skema tersebut disebutnya selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.
Pernyataan itu disampaikan Nurdin Halid saat melakukan kunjungan spesifik ke PT Timah Tbk pekan lalu.
Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa model kemitraan berbasis koperasi bukan sekadar strategi bisnis, melainkan bentuk konkret penerapan ekonomi Pancasila.
Menurutnya, arah kebijakan ekonomi nasional saat ini memang harus berpihak pada penguatan pelaku usaha kecil dan masyarakat di sektor riil, termasuk para penambang rakyat.
Koperasi, kata dia, menjadi instrumen yang relevan untuk mengorganisir aktivitas pertambangan agar lebih tertib, legal, dan memberikan manfaat langsung kepada anggotanya.
“Konsep ini sejalan dengan ekonomi konstitusi. Penambang yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri perlu dikonsolidasikan dalam koperasi agar memiliki posisi tawar dan akses yang lebih kuat,” ujarnya.
Nurdin Halid menjelaskan, melalui skema koperasi para penambang dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terbuka, sekaligus memiliki jalur distribusi yang lebih singkat ke PT Timah Tbk tanpa bergantung pada perantara.
