Ia menyoroti selama ini terdapat rantai distribusi yang panjang sehingga berdampak pada perbedaan harga yang diterima penambang.
Dengan model koperasi, selisih harga yang sebelumnya dinikmati pihak tertentu dapat dikelola menjadi sisa hasil usaha (SHU) yang dibagikan kembali kepada anggota setiap tahun.
“Kalau dikelola lewat koperasi, selisih itu tidak hilang. Itu menjadi SHU yang kembali ke anggota. Artinya manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, ia menilai pendekatan ini juga menjadi solusi untuk mengakomodasi penambang yang selama ini berada di sektor informal agar masuk dalam sistem yang lebih terstruktur dan sesuai ketentuan.
Dengan pola kemitraan tersebut, PT Timah Tbk dinilai tidak hanya menjalankan fungsi korporasi, tetapi juga berperan dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.
“Ini bukan hanya soal bisnis timah. Ini soal bagaimana negara hadir melalui BUMN untuk memastikan kesejahteraan masyarakat penambang meningkat secara nyata,” tegasnya.
Komisi VI DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong agar pola kemitraan berbasis koperasi ini diperkuat dan dijalankan secara konsisten, sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti di hulu perusahaan, tetapi benar-benar mengalir ke masyarakat di sekitar wilayah tambang. (*)
