Sekilasindonews.com Jakarta – Pemerintah berkomitmen membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelibatan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, instansinya membuka ruang pengawasan bagi seluruh pihak, termasuk orang tua siswa, petugas posyandu, dan guru. Ia mempersilakan masyarakat memberikan catatan dan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG untuk ditindaklanjuti secara serius.
“Karena MBG sekarang ini ingin melibatkan publik seluas-seluasnya. Kita ingin kita diawasi oleh siapa pun seluas-luasnya. Dapur bisa dilihat, dapur bisa dicek oleh orang tua siswa, oleh posyandu, oleh guru, oleh kepala sekolah, dan sebagainya,” kata Sudaryono, Kamis (29/10).
Menurut Sudaryono, penguatan pengawasan merupakan salah satu prioritas BGN sejak ia mulai memimpin lembaga tersebut pada 22 Juli 2026. Pengawasan masyarakat tidak hanya mencakup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan operasionalnya, tetapi juga menu MBG yang disajikan kepada penerima manfaat.
Sebagai contoh, beberapa hari setelah dilantik, Sudaryono mengatakan bahwa BGN langsung meluncurkan platform Radar MBG. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat memantau menu MBG pada hari berjalan, penerima manfaat, kepala dapur yang bertanggung jawab, serta kandungan gizi menu.
Selain itu, BGN memperkuat pengawasan melalui dua langkah, yakni menyediakan saluran pengaduan (hotline) bagi masyarakat dan mengintegrasikan kamera pengawas (closed-circuit television/CCTV) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di SPPG.
Melalui pelibatan publik tersebut, Sudaryono menegaskan komitmen BGN untuk terus melakukan perbaikan serta menindaklanjuti setiap laporan dan masukan masyarakat.
“Manakala keterlibatan publik ini kita buka seluas-luasnya, kami akan follow up dan kami perbaiki,” jelas dia.
Selain melibatkan masyarakat, BGN juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kepala daerah beserta perangkatnya turut mengawasi pemenuhan standar pelaksanaan program MBG.
