Tak berhenti di situ, kebijakan moneter juga ikut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang didukung alokasi likuiditas hingga Rp80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersial.
Prabowo juga memastikan agar masyarakat bisa mendapatkan bunga pembiayaan yang murah melalui KUR Perumahan/Kredit Program Perumahan (KPP). Pemerintah menyiapkan anggaran untuk program ini sebesar Rp130 triliun, dengan subsidi bunga 5 persen.
“Seluruh langkah ini merupakan wujud nyata arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pelayanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap perumahan layak,” terangnya.
Dengan berbagai langkah yang dijalankan, sepanjang 2025 penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 278.868 unit rumah bagi MBR di seluruh Indonesia. Untuk tahun ini, Prabowo memerintahkan untuk menambah kuota masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan murah ini.
Prabowo memerintahkan penambahan kuota dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah.
“Penambahan kuota ini didukung skema KPR yang semakin terjangkau dengan DP 1% dan bunga tetap 5% guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat,” kata Qodari.
Herman Yakub.
