Tri mengungkapkan, selain penegakan hukum, pemerintah mengandalkan digitalisasi dan formalisasi sebagai bagian dari strategi pengelolaan tambang. Ketiga langkah ini diharapkan mampu membatasi pergerakan para penambang ilegal di Indonesia.
Ditjen Gakkum akan menjalankan sejumlah fungsi utama, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan pelanggaran. Selain itu, Ditjen Gakkum juga akan mengawasi kepatuhan hukum, menyusun standar operasional, serta memberikan dukungan operasional bagi penegakan hukum sektor energi dan sumber daya mineral.
Selain fungsi penegakan hukum, Ditjen Gakkum juga bertugas merumuskan norma, standar, dan prosedur untuk memastikan kepatuhan pelaku industri terhadap regulasi sektor ESDM. Langkah ini diharapkan menciptakan keseragaman dalam upaya penindakan.
Ditjen Gakkum akan menyediakan bimbingan teknis dan supervisi bagi berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kompetensi dalam menghadapi kasus pelanggaran di sektor ini. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan.
Dengan hadirnya Ditjen Gakkum, pemerintah berharap upaya pemberantasan tambang ilegal akan semakin efektif, sehingga sumber daya alam Indonesia dapat terkelola secara lebih baik dan terhindar dari praktik penambangan tanpa izin.
