Berdasarkan data Balai Karantina, produksi sarang burung walet di Bangka Selatan pada tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 7 ton, sementara pada tahun 2025 sekitar 5,9 ton.
Namun, angka tersebut diperkirakan masih lebih besar jika memperhitungkan jalur distribusi yang tidak melalui Balai Karantina.
Dengan asumsi produksi sekitar 5 ton per tahun dan harga rata-rata sarang burung walet mencapai Rp5 juta per kilogram, potensi pajak daerah dari sektor tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp2,5 miliar per tahun.
“Namun faktanya, realisasi pajak sarang burung walet saat ini baru sekitar Rp100 juta lebih. Angka ini masih jauh dari potensi yang sebenarnya,” jelasnya.
Ia menyebutkan sejumlah faktor menjadi penyebab rendahnya realisasi pajak tersebut, di antaranya masih adanya wajib pajak yang belum memahami mekanisme pelaporan serta sistem penagihan yang selama ini belum berjalan optimal.
Karena itu, melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat tumbuh secara mandiri tanpa harus melalui langkah penindakan.
“Harapan kami masyarakat semakin sadar akan kewajibannya. Prinsipnya kita mengoptimalkan potensi yang ada tanpa membebani masyarakat secara berlebihan,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga berencana mengoptimalkan potensi pajak dari sektor lain, termasuk perkebunan kelapa sawit yang dinilai memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian daerah.
Melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah berharap pengelolaan pajak dapat berjalan lebih efektif sekaligus memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. (*)
