Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi bukti bahwa persoalan jaminan kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
“Terima kasih banyak kepada perusahaan yang sudah hadir. Kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan,” ujar Debby.
Debby mengatakan, pelaksanaan PKS Tahap 4 dengan 319 penerima manfaat menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha dan BPJS Kesehatan terus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada tahapan yang keempat. Pada tahap ini ada 319 jiwa yang mendapatkan dukungan dengan total nilai iuran sebesar Rp66.990.000. Ini merupakan kontribusi nyata dari dunia usaha untuk masyarakat Bangka Selatan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, capaian kumulatif 6.547 jiwa penerima manfaat dengan dukungan CSR Rp1,374 miliar merupakan capaian penting dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
“Kalau kita akumulasikan dari Tahap 1 sampai Tahap 4, sudah ada 6.547 jiwa masyarakat miskin dan rentan miskin yang kita dukung melalui program ini, dengan total alokasi dana CSR mencapai Rp1,374 miliar,” jelas Debby.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus mendorong penguatan kolaborasi dengan dunia usaha agar program tersebut dapat berjalan berkelanjutan dan manfaatnya semakin luas.
“Kerja sama ini merupakan langkah krusial dalam memberikan kepastian perlindungan kesehatan bagi warga kita yang masuk kategori miskin dan rentan miskin,” tegasnya.
PKS tersebut berlaku selama enam bulan, terhitung mulai 1 November 2026 hingga 30 April 2027. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap kolaborasi serupa dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan memperoleh kepastian perlindungan jaminan kesehatan. (*)
