Karena itu, kerja sama yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga akan ditindaklanjuti secara teknis oleh masing-masing organisasi perangkat daerah melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
“Kerja sama ini nantinya akan dijabarkan oleh masing-masing OPD. Misalnya di bidang kesehatan, pertanian, perikanan, perdagangan, UMKM, pariwisata, dan sektor lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengendalian inflasi daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah memperkuat distribusi dan ketersediaan bahan pokok antarwilayah agar gejolak harga dapat ditekan.
Menurutnya, koordinasi antar daerah menjadi bagian penting dari enam langkah konkret penanganan inflasi daerah yang saat ini terus didorong pemerintah pusat.
“Kerja sama antar daerah ini menjadi bagian dari upaya memenuhi rantai pasok bahan pokok sehingga stabilitas harga di daerah tetap terjaga,” katanya.
Tak hanya itu, kerja sama ini juga membuka ruang pertukaran data, teknologi, hingga informasi antar pemerintah daerah guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemkab Bangka Selatan berharap sinergi tersebut nantinya tidak hanya mampu mengendalikan inflasi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah tantangan kondisi ekonomi nasional.
“Tujuan utamanya tentu bagaimana masyarakat tetap merasakan stabilitas harga dan kebutuhan pokok tetap tersedia. Karena dampak inflasi ini langsung dirasakan masyarakat,” ujar Hefi. (*)
