Sementara itu, hanya 4.456 unit yang telah mengganti atap mereka dengan material yang lebih aman dan tidak berisiko bagi kesehatan.
Mie Go menjelaskan, Pemkot Pangkalpinang akan memperkuat sosialisasi mengenai bahaya asbes melalui berbagai program yang sudah ada.
Sosialisasi ini akan digabungkan dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan kawasan permukiman baru, dengan prioritas pada rumah yang paling terdampak.
“Program rehabilitasi atap harus menjadi prioritas. Mengingat keterbatasan anggaran, kita akan mulai dari rumah-rumah yang paling terdampak. Kita tidak ingin masyarakat terus menanggung risiko kesehatan hanya karena kurangnya informasi atau keterbatasan biaya,” tegasnya.
Selain itu, Mie Go juga menekankan bahwa Program PPSP tidak hanya berfokus pada penyediaan air bersih dan sanitasi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas lingkungan dan keselamatan hunian secara keseluruhan.
Ia mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen bersama dalam menyelesaikan masalah sanitasi dan perumahan yang membutuhkan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), masyarakat, serta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Kita harus punya satu komitmen. Persoalan sanitasi dan perumahan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Butuh kerja sama lintas OPD, masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi,” pungkasnya. (*)
