“Kita belum bisa lepas begitu saja dari tambang timah, karena sektor ini masih menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat di Babel. Kami berharap rekomendasi ini benar-benar bisa diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Fery.
Sementara itu, Taufik Rizani, Ketua Pansus Tata Kelola dan Tata Niaga Timah, menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita sudah melakukan beberapa koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait mengenai tata kelola timah. Harapannya, rekomendasi ini bisa menyelesaikan konflik kepentingan yang selama ini terjadi, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun nelayan dan penambang,” jelas Taufik.
Rapat Paripurna ini menjadi momen penting karena menandai langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah untuk menata sektor strategis yang menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat Babel.
Dengan rekomendasi yang tepat, diharapkan tata niaga timah bisa lebih transparan, adil, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. (*)
