Selain mengedepankan transparansi, seluruh satuan pendidikan juga diwajibkan memberikan pelayanan yang profesional, ramah dan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah.
Fery menegaskan sekolah tidak boleh melakukan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat ataupun menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap sistem penerimaan peserta didik.
“Setiap satuan pendidikan juga diwajibkan memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut turut melibatkan berbagai unsur strategis, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Provinsi Babel, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Babel hingga sejumlah perangkat daerah terkait.
Keterlibatan berbagai lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Fery berharap proses penerimaan siswa baru tahun ini dapat berlangsung aman, tertib, kondusif dan bebas konflik kepentingan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan terus meningkat.
“Dengan kebersamaan dan komitmen yang kuat, diharapkan pelayanan pendidikan yang lebih baik, berkualitas, dan berkeadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tutup Fery.
Pelaksanaan SPMB SMA dan SMK Tahun Ajaran 2026/2027 di Babel sendiri akan dilakukan secara daring sebagai upaya memperluas akses layanan pendidikan sekaligus memperkuat transparansi dalam setiap tahapan penerimaan peserta didik baru. (*)
