Fraksi PKB berharap dengan adanya kebijakan khusus terkait piutang PBB ini, masyarakat akan lebih terdorong untuk membayar pajak, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bangka Selatan melalui sektor PBB.
“Kami yakin dengan kebijakan ini, masyarakat akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi daerah kita,” pungkas Abu Hairi.
Terpisah, Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Bangka Selatan, Susanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan keringanan untuk para wajib pajak, terutama selama masa pandemi Covid-19, namun hasilnya belum signifikan.
“Total piutang PBB dari tahun 2002 hingga 2024 mencapai Rp 11.206.522.130, namun yang dibayar baru di bawah Rp 300 juta,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Bangka Selatan berencana mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pemberian keringanan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB.
“Kami sedang dalam proses pembuatan Perbup ini, dan setelah selesai, kami akan mensosialisasikan kebijakan ini ke masyarakat, termasuk kemungkinan pemotongan pokok pajak dan penghapusan denda,” kata Susanti.
Pemkab juga menyadari kondisi sulit yang dihadapi masyarakat saat ini, sehingga opsi cicilan pembayaran piutang PBB juga akan disediakan.
“Kami berharap kebijakan ini dapat memberi angin segar bagi masyarakat yang kesulitan dalam membayar PBB, dan lebih penting lagi, ini menjadi langkah untuk meningkatkan pendapatan daerah yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Bangka Selatan,” tutup Susanti.
