Tak hanya itu, Unu juga menyoroti pelaksanaan reforma agraria yang pernah dikeluarkan melalui SK Wali Kota. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan dengan kementerian maupun Badan Bank Tanah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
“Jangan sampai SK Menteri, SK Wali Kota, maupun surat Kanwil saling tumpang tindih. Kami berharap ada solusi agar reforma agraria maupun peruntukan lahan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Unu mengungkapkan keterbatasan lahan di Pangkalpinang menjadi persoalan serius. Kondisi itu membuat pemerintah kota harus mencari alternatif, termasuk memanfaatkan lahan bekas tambang yang statusnya belum jelas.
“Kami mohon dukungan, karena aset tanah di Pangkalpinang sudah sangat terbatas. Masih ada lahan bekas tambang dengan status belum jelas. Jika memungkinkan, lahan itu bisa ditetapkan sebagai aset pemerintah daerah,” tambahnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Unu berharap seluruh pihak yang terkait dapat menyatukan pemahaman dan langkah dalam pengadaan serta pengelolaan tanah.
“Dengan begitu, pembangunan di Pangkalpinang dapat berjalan lebih optimal tanpa terhambat persoalan lahan,” pungkasnya. (*)
