Menurut Yudha, mengakui kekurangan akan lebih baik daripada mencari pihak lain untuk disalahkan.
Selain itu, Yudha mendorong adanya sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
Ia menilai program revitalisasi sekolah yang sedang dijalankan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di Jakarta yang belum terakomodasi melalui APBD.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan rencana renovasi 22 sekolah negeri pada 2026 mengalami kendala akibat pemotongan DBH dan kebijakan efisiensi anggaran. Dari jumlah tersebut, baru tujuh sekolah yang telah memperoleh alokasi anggaran.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menetapkan empat sekolah sebagai prioritas pembangunan karena kondisinya dinilai sangat memprihatinkan, yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09, SMA Negeri 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN dan TK Negeri Papango 01.
Perbedaan pandangan antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI terkait penyebab keterlambatan revitalisasi sekolah tersebut kini menjadi sorotan publik.
“Di tengah perdebatan itu, masyarakat berharap pembangunan sekolah-sekolah yang rusak dapat segera terealisasi agar para siswa kembali memperoleh fasilitas belajar yang aman dan layak,” harapnya.
Herman Yakub.
