Sekilasindonews.com JAKARTA – Polemik pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh sejak 2024 kembali menjadi perhatian publik.
Gedung sekolah yang baru dijadwalkan dibangun kembali pada 2026 memunculkan berbagai spekulasi di media sosial.
Salah satu narasi yang berkembang menyebut keterlambatan revitalisasi dipicu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat serta pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, membantah anggapan tersebut.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD, Senin (27/7/2026).
Ia menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak pernah membahas pengurangan anggaran pendidikan maupun kesehatan sebagai dampak kebijakan efisiensi.
Yudha mengaku prihatin karena pemberitaan dan perbincangan di media sosial dinilai menggiring opini bahwa pemerintah pusat menjadi penyebab lambatnya pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak sesuai dengan fakta pembahasan anggaran di DPRD.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap terbuka apabila memang terdapat kesalahan atau mismanajemen dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
