“Contohnya, kemampuan berbahasa Inggris. Di antara beberapa negara yang memang kesehariannya menggunakan bahasa Inggris. Dengan kita yang kesehariannya belum menggunakan bahasa Inggris, tentu bentuk maupun isi materi bukunya berbeda,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut atas arahan tersebut, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan kajian komparatif sekaligus menyusun langkah peningkatan kualitas buku ajar di Indonesia.
Setelah proses tersebut rampung, pemerintah tidak hanya akan menerbitkan buku ajar dalam bentuk fisik, tetapi juga menyediakan versi digital yang dapat diunduh dan terintegrasi dengan Papan Interaktif Digital (PID) agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh siswa maupun tenaga pendidik.
“Intinya, kita ingin memperbaiki kualitas buku ajar bagi seluruh peserta didik mulai dari SD, SMP, hingga SMA,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa arahan untuk membandingkan buku ajar Indonesia dengan negara lain merupakan tindak lanjut dari kunjungan Prabowo ke sejumlah sekolah pada tahun lalu.
Saat itu, Prabowo menemukan banyak buku pelajaran yang sudah rusak. Bahkan, ukuran huruf pada sejumlah buku dinilai terlalu kecil sehingga menyulitkan siswa untuk membacanya dari jarak dekat.
“Sehingga atas dasar itu, beliau cek buku pelajaran dari SD hingga SMA. Bapak Presiden cek satu per satu, setelah itu beliau meminta agar buku-buku tersebut dibandingkan dengan buku dari negara-negara tetangga,” jelasnya.
Herman Yakub.
