Sikap tegas ini mencerminkan prioritas pemerintah dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta aparat penegak hukum termasuk Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Turut hadir pula Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, yang memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam upaya pemberantasan praktik ilegal yang berdampak pada kerugian negara.
Pertemuan strategis ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terintegrasi untuk menegakkan hukum serta memulihkan kawasan hutan dan pertambangan yang terdampak aktivitas ilegal.
Yakub Herman
