Prabowo tidak berhenti pada persoalan keberadaan tambang ilegal. Kepala Negara itu juga mempertanyakan efektivitas penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin serta penyelundupan timah yang masih terjadi di Bangka Belitung.
“Untuk apa negara kasih pangkat dan jabatan kalau tidak bisa tertibkan ini,” tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi melihat persoalan tambang ilegal sebagai pelanggaran biasa. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin dan penyelundupan timah yang terjadi di Bangka Belitung dinilai sebagai persoalan serius yang membutuhkan tindakan tegas dari aparat penegak hukum.
Terlebih, jumlah tambang ilegal yang disebut mencapai sekitar 1.000 lokasi menunjukkan skala persoalan yang tidak kecil. Presiden mempertanyakan bagaimana aktivitas sebesar itu dapat berlangsung tanpa diketahui aparat yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan.
“Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut itu. Tidak mungkin 1.000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisan dan pejabat TNI,” pungkasnya. (*)
