Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri. Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri ditugaskan untuk memimpin penanganan di lapangan.
Pengerahan para pejabat utama tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan seluruh unsur bergerak dalam satu komando. Pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga masyarakat setempat didorong untuk bekerja bersama menghadapi karhutla.
Presiden juga menekankan pentingnya kecepatan dalam menangani kebakaran agar dampaknya tidak semakin meluas. Penanganan harus dilakukan secara optimal sehingga masyarakat dapat segera kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui akun instagram resminya @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8).
Selain penanganan di lapangan, Presiden meminta aspek penegakan hukum tidak diabaikan.
Setiap pelanggaran hukum yang ditemukan dalam proses penanganan karhutla harus ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan turun langsung ke Kalimantan dan menempatkan pejabat utama TNI-Polri di sejumlah provinsi terdampak, pemerintah memastikan penanganan karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri.
Seluruh kekuatan diarahkan untuk bergerak bersama agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Herman Yakub.
