“Langkah ini bertujuan untuk memastikan pemilihan mitra yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” ujarnya.
Selain itu, PT Timah juga menggandeng platform Pengadaan.com untuk proses pendaftaran mitra, sebagai bentuk transparansi. Aplikasi MCOS ini dikembangkan untuk mendukung efisiensi bisnis kemitraan tambang.
“Kami berharap program kemitraan baru ini memperkuat kerja sama dengan mitra tambang eksternal, demi kemajuan industri timah yang berkelanjutan,” kata Hendra.
Sementara itu, Kepala Sub Direktorat Pendampingan dan Audit Hukum Kejagung RI, Hilman Azazi, menegaskan bahwa kehadiran mereka adalah untuk mendampingi dan memberikan konsultasi hukum, bukan sekadar penegakan hukum.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi celah yang menyebabkan penyimpangan. Kehadiran kami di sini untuk membantu PT Timah dan mitra usaha bekerja sesuai aturan,” tegas Hilman.
Ia menjelaskan, pendampingan hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengadaan barang dan jasa, serta pemilihan mitra. Kejagung RI melakukan identifikasi potensi ketidaksesuaian dan meninjau ulang regulasi PT Timah.
“Kita ingin bekerja dengan tenang, nyaman, dan sesuai aturan. Hasil tambang adalah milik PT Timah, dan penjualan tanpa izin adalah tindakan ilegal,” jelas Hilman.
Dengan kolaborasi ini, PT Timah dan Kejagung RI berkomitmen untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih baik, memberikan manfaat bagi semua pihak, dan menjaga keberlanjutan industri timah.
