“Kami Setor ke PT Timah, Bukan Berbisnis Gelap (Pecinta Babel Damai)”.
Melalui pesan-pesan tersebut, masyarakat mendesak majelis hakim PN Pangkalpinang untuk bertindak adil dan independen dalam memutus perkara ini.
Mereka menilai, para mitra pertambangan selama ini hanya bekerja berdasarkan kontrak kerja resmi dan menyerahkan seluruh hasil produksi timah kepada PT Timah Tbk. Oleh karena itu, PT Timah dituntut untuk ikut bertanggung jawab dan tidak membiarkan para mitranya menjadi “tumbal” hukum.
Gelombang protes tak hanya hadir lewat papan bunga. Puluhan warga bahkan rela menempuh perjalanan jauh dari Toboali, Bangka Selatan, demi mengawal langsung jalannya sidang perdana di PN Tipikor Pangkalpinang.
MR, salah satu warga Toboali yang hadir di pengadilan, menegaskan bahwa kedatangan mereka murni sebagai bentuk dukungan moral kepada 11 terdakwa, yang terdiri dari 9 mitra perusahaan dan 2 petinggi PT Timah.
”Kami hadir di sini jauh-jauh dari Toboali murni bentuk empati sebagai masyarakat atas kasus timah yang menjerat 11 tersangka,” ujar MR saat ditemui di PN Pangkalpinang, Rabu (16/9/2026).
MR mengungkapkan, penangkapan para kolektor dan mitra timah ini berdampak langsung terhadap urat nadi perekonomian masyarakat bawah di Bangka Selatan, khususnya para penambang kecil.
Ia menyebut, roda ekonomi di daerahnya sangat bergantung pada aktivitas jual beli hasil tambang timah.
”Jujur saja, dulunya kami merasakan sekali ekonomi masyarakat di Toboali sangat bergantung kepada hasil jual timah,” bebernya.
Dampak penahanan para pengusaha timah tersebut kini mulai merembet ke dapur warga yang mengandalkan mata pencaharian harian dari sektor pertambangan.
”Dengan ditahannya para kolektor timah ini, tentu sangat berdampak pada ekonomi masyarakat, terutama mereka yang pendapatannya sehari-hari dari hasil bertambang timah,” pungkas MR. (*)
