Langkah itu menunjukkan bagaimana forum internasional dimanfaatkan pemerintah untuk memperkenalkan potensi ekonomi Indonesia sekaligus menarik peluang investasi.
Prabowo juga mendorong Rusia untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral apabila kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia resmi berlaku.
Pemerintah melihat kerja sama perdagangan tersebut sebagai peluang untuk memperluas pasar sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di dalam negeri.
“Langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi Indonesia untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di dalam negeri,” ujar Qodari.
Tak hanya perdagangan dan investasi, kerja sama pangan dan energi juga menjadi perhatian. Dalam pertemuan dengan Rusia, Presiden Prabowo mengajak negara tersebut memperkuat kolaborasi di kedua sektor tersebut.
Kerja sama pangan dan energi dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan Indonesia menjaga kemandirian nasional di tengah ketidakpastian global.
Ketahanan di kedua sektor tersebut pada akhirnya juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat.
Qodari menegaskan, diplomasi luar negeri dan penyelesaian persoalan di dalam negeri bukanlah dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya justru dapat saling memperkuat ketika kebijakan luar negeri diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, mengatasi tantangan di dalam negeri dan memperjuangkan kepentingan nasional melalui diplomasi bukanlah dua hal yang bertentangan,” katanya.
“Keduanya merupakan tugas yang dijalankan secara bersamaan, saling melengkapi, dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia.”
Dengan pendekatan tersebut, politik luar negeri bebas aktif tidak berhenti pada posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik dunia. Diplomasi juga diposisikan sebagai sarana untuk membuka akses pasar, mendatangkan investasi, memperkuat industri, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjaga ketahanan pangan dan energi.
“Bagi pemerintah, masyarakat Indonesia harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap upaya diplomasi,” pungkas Qodari.
Herman Yakub.
