Dalam kesempatan itu, Hidayat turut menyatakan komitmennya untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus mempertahankan capaian ini. Kita semua lahir untuk membangun negeri ini. Semoga sinergitas ini terus berlanjut,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (PKN) V BPK RI, Widhi Widayat, turut memberikan apresiasi atas capaian opini WTP ke-8 yang diraih Pemprov Babel.
Meski begitu, Widhi mengingatkan agar Pemprov Babel tidak cepat puas dan tetap fokus dalam menindaklanjuti hasil temuan yang ada.
“Gubernur diharapkan memerintahkan seluruh OPD menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima,” tegasnya.
Dari catatan BPK RI, hingga saat ini Pemprov Babel telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLRHP sebesar 75,73 persen.
Namun menurut Widhi, capaian administratif semata tidak cukup. Pemerintah daerah juga dituntut untuk memastikan seluruh pengelolaan sumber daya alam berjalan optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kepatuhan administratif penting, tapi dampak nyata bagi masyarakat adalah yang utama,” tukas Widhi. (*)
