“Sinergitas antara pemerintah kota dengan DPRD, sangat dibutuhkan, agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dan terukur dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah,” jelasnya.
Menurut dia, pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penguatan dari sisi pendapatan daerah, perbaikan dari segi belanja serta pengelolaan pembiayaan yang tepat. Maka perlu dilakukan secara hati-hati dengan pengukuran secara rasional dan komprehensif.
“Hal ini demi mewujudkan APBD yang sehat yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan di daerah. Kesehatan APBD harus terus kita jaga dan perlu kita tingkatkan supaya APBD kita mampu adaptif dan responsif terhadap gejolak dan ketidakpastian yang mungkin dapat terjadi baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang,” ujarnya.
“Dan ini merupakan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah,” imbuhnya.
Untuk itu, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan saran, evaluasi kritis, dan konstruktif yang sangat berharga bagi pemerintah kota untuk kemajuan dan perbaikan dalam penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel.
“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan dalam menjalankan visi dan misi yang telah diwujudkan melalui program-program pembangunan daerah, kami berharap dalam KUA dan PPAS kota Pangkalpinang tahun anggaran 2024 yang disepakati bersama ini dapat menjadi nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2024,” tukasnya.
