SEKILASINDONEWS.COM — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menegaskan posisi berdirinya dalam perang melawan narkoba.
Melalui Rapat Kinerja Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Timdu P4GN), komando pemberantasan ditegaskan bahwa tidak ada ruang bagi narkotika di tanah Serumpun Sebalai, Jum’at (13/02/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Kesbangpol Babel, Kamis petang, menjadi momentum awal tahun 2026 untuk menyatukan langkah.
Kegiatan ini dilaksanakan sesuai amanat Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, dengan Gubernur sebagai Ketua Timdu.
Rapat dipimpin oleh Sekretaris sekaligus Plh Ketua Timdu P4GN, Eko Sentosa, yang saat ini juga menjabat Plh Kepala Badan Kesbangpol.
Hadir dalam rakir tersebut Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Pol.
Eko Kristanto, perwakilan Ditreskrim Narkoba Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, unsur Korem 0413/Garuda, serta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Babel.
Brigjen Pol. Eko Kristanto secara terbuka mengapresiasi komitmen Gubernur Hidayat Arsani dalam pemberantasan narkoba. Ia menyebut, langkah Gubernur tidak berhenti pada retorika.
“Semangat Pak Gubernur Hidayat sangat luar biasa untuk memberantas narkoba di Babel. Salah satu wujud riilnya, saya sudah mendampingi beliau bertemu Kepala BNN RI di Jakarta,” ujar Eko.
Tak hanya itu, Gubernur Hidayat disebut telah memerintahkan percepatan pembangunan tempat rehabilitasi pengguna narkoba di Babel di bawah koordinasi BNN Provinsi.
Sebuah langkah strategis yang tidak hanya menyentuh aspek penindakan, tetapi juga pemulihan.
“Karena kondisi Babel di bawah sudah sangat miris,” tegas Brigjen Eko, merujuk pada fakta prevalensi narkoba di Babel yang mencapai 24.038 orang atau 1,68 persen dari total 1.430.866 jiwa penduduk.
Angka itu bukan sekadar statistik. Ia adalah potret wajah-wajah muda yang terseret, keluarga yang terpecah dan masa depan yang terancam.
Dari Regulasi ke Aksi Nyata
Plh Kepala Badan Kesbangpol, Eko Sentosa, mewakili Gubernur, menegaskan bahwa persoalan narkoba bukan hanya isu hukum, melainkan ancaman terhadap kualitas pembangunan manusia.
