Dikatakannya, uang koordinasi dari ratusan PIP yang diminta sebesar Rp 250 ribu per ponton itu, diketahui bukan untuk kepentingan desa.
“Gak ada bang, setahu saya gak ada masuk kas Desa maupun masuk ke masyarakat. Duit itu bisa jadi untuk keperluan pak Kades dan bawahannya,” katanya.
Terpisah, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, pada Jumat (22/3/2024) oknum kades yang sebut-sebut hingga kini belum merespon dan memilih bungkam.
Hingga berita ini diterbitkan, wartawan Sekilasindonews.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi guna keberimbangan informasi yang didapat.
