“Pesta olahraga ini hanya sekali empat tahun. Setelah itu selesai, akan lanjut lagi empat tahun berikutnya. Sangat miris rasanya jika kita tidak ikut berpartisipasi ataupun tidak mengirimkan atlet di Porprov nanti hanya gara-gara minimnya anggaran,” ucapnya.
Di sisi lain, Sekretaris KONI Basel, Dody Syahrial, memberikan gambaran rinci mengenai kebutuhan anggaran yang mereka ajukan. KONI mengusulkan Rp15 miliar untuk persiapan Porprov 2026. Jumlah ini mencakup biaya sekretariat, pembinaan jangka panjang, perlengkapan latihan, honor atlet dan pelatih, transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga bonus atlet.
Menurutnya, terdapat 26 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, dan Bangka Selatan berencana mengirim seluruh cabor tersebut. Total kontingen diperkirakan mencapai 572 orang, terdiri dari atlet, pelatih, dan official.
“Kalau jumlahnya sebanyak itu, mustahil bisa ditopang dengan Rp1 miliar. Latihan saja berlangsung berbulan-bulan, belum program training center. Biayanya tidak kecil,” kata Dody.
Ia juga membandingkan hasil Porprov yang dibawa oleh kepengurusan KONI sebelumnya. Dengan anggaran Rp5 miliar pada 2023, Bangka Selatan hanya memperoleh 14 medali. Sedangkan ketika anggarannya Rp10 miliar, perolehan medali meningkat cukup signifikan.
“Prestasi itu sangat berbanding lurus dengan anggaran. Kalau 2026 kita hanya diberi Rp1 atau Rp2,5 miliar, jangan berharap bisa keluar dari juru kunci,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Bangka Selatan, Hendri, menyatakan kesepahaman bahwa alokasi Rp1 miliar memang tidak ideal untuk kebutuhan olahraga daerah. Meskipun kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami defisit, ia memastikan DPRD tidak akan tinggal diam.
“Terus terang, saya risih dengar anggaran olahraga cuma Rp1 miliar. Sangat tidak layak. Kami akan berupaya keras supaya anggaran ini bisa naik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga, Evi Sastra, mengatakan pihaknya memahami tuntutan KONI dan siap memperjuangkan tambahan anggaran. Ia berharap DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.
“Kalau kabupaten lain bisa dapat Rp2,5 miliar, minimal kita harus mendekati itu. Kami mohon Komisi II dan Banggar bisa membawa ini ke TAPD agar anggaran KONI bisa setara seperti kabupaten lain,” tuturnya. (ris)
