“Mobil pengangkut CPO yang berplat BE, BG, BH itu berjalan di jalan kita yang rusak, tetapi pajaknya dibayar di provinsi asal mereka. Kita yang dirugikan,” tambah Rina.
Selain itu, ia memperingatkan bahwa ketergantungan pada satu sumber pajak, yakni pajak kendaraan bermotor, dapat berisiko mengganggu stabilitas keuangan daerah, terutama dalam hal pengalokasian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) jika target PAD tidak tercapai.
“Jangan hanya mengandalkan pajak kendaraan. Jika PAD tidak tercapai, yang rugi juga ASN yang tidak bisa mendapatkan haknya,” tegasnya.
Rina juga menekankan perlunya perlakuan yang setara antara perusahaan swasta dan BUMN dalam hal kontribusi pajak daerah, agar tercipta keadilan dalam pengelolaan PAD.
“Jangan ada diskriminasi. Jika perlakuannya setara, kita tidak akan mengalami defisit. Semua pihak harus memberikan kontribusi yang sama,” kata Rina.
Di akhir pernyataannya, Rina menyebut jika tidak mampu lebih baik mundur, karena masih banyak yang siap bekerja dengan baik.
“Kalau memang tidak mampu bekerja dengan baik, lebih baik mundur. Banyak orang yang siap bekerja dan memberikan hasil lebih baik,” tutup Rina.
