“Kemenag jangan sampai lepas tangan atas kejadian ini, karena mereka juga ikut bertanggung jawab, apalagi ini lembaga pendidikan Ponpes. Selain itu, pengawasan terhadap pondok pesantren harus dilakukan secara menyeluruh dan serius, bukan hanya menerima laporan tanpa pengawasan langsung,” katanya.
Politisi perempuan ini juga mengkritik pengawasan Kemenag yang dianggap kurang ketat dalam hal verifikasi dan pemantauan pondok pesantren di wilayah Bangka Belitung.
Menurutnya, pengawasan administratif dan pelaksanaan program pendidikan di ponpes harus dilakukan dengan ketat, agar kasus serupa tidak terulang.
“Saya minta Kemenag jangan hanya fokus pada pencairan dana hibah, tapi harus selektif dalam pengawasan. Bila perlu, izin pondok pesantren yang bermasalah dicabut, dan pelaku harus mendapat sanksi tegas,” ujarnya.
Rina juga berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk membahas langkah penyelesaian serta peningkatan pengawasan terhadap pondok pesantren di Babel.
Menurutnya, keberadaan pondok pesantren sangat penting sebagai lembaga pendidikan agama yang mendidik anak-anak menjadi pribadi yang berakhlak dan bermanfaat. Namun, hal ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat mulai dari pendirian, lokasi, hingga aktivitas di dalamnya.
“Saya tegaskan sekali lagi, awasi dan pantau pendirian pondok pesantren agar kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.
Kasus predator anak ini menjadi sorotan penting terkait perlindungan anak di lingkungan pendidikan agama, sekaligus menuntut peran aktif lembaga pemerintah untuk memberikan pengawasan yang maksimal demi keselamatan anak-anak didik. (*)
