“Kami berharap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar berpihak pada masyarakat dan tidak menghambat ruang ekonomi warga di daerah,” ujarnya.
Selain membahas persoalan tata ruang dan wilayah pertambangan, Riza Herdavid juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM terhadap sektor pendidikan.
Dalam forum tersebut, ia meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan khusus bagi pelajar agar tetap bisa memperoleh akses BBM subsidi untuk menunjang aktivitas pendidikan.
“Kami meminta kepada Pak Gubernur untuk menyampaikan ke pusat, salah satu kepentingan kita bagaimana dunia pendidikan tidak terganggu dengan adanya kenaikan BBM,” ungkapnya.
Menurut Riza, banyak pelajar di daerah masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk berangkat sekolah, sehingga kenaikan harga BBM dinilai cukup membebani masyarakat.
“Kami berharap ada kebijakan yang bisa memberikan kemudahan, sehingga untuk keperluan bersekolah tetap dapat menggunakan BBM bersubsidi,” lanjutnya.
Ia mengatakan, aspirasi tersebut muncul dari banyaknya keluhan masyarakat yang diterima pemerintah daerah dalam beberapa waktu terakhir.
“Keluhan ini bukan hanya dirasakan masyarakat Bangka Selatan, tetapi juga hampir seluruh masyarakat di Bangka Belitung,” katanya.
Di akhir keterangannya, Riza kembali menegaskan pentingnya penguatan kebijakan satu peta yang terintegrasi agar pembangunan daerah berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola ruang, pertambangan, dan pembangunan daerah yang lebih tertib, berkeadilan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
