“Kami berharap keberadaan Posbankum benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendukung penguatan layanan bantuan hukum agar masyarakat dapat memperoleh akses keadilan secara mudah, cepat dan humanis,” tegasnya.
Tidak hanya membentuk Posbankum, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendamping hukum di tingkat desa.
Saat ini tercatat sebanyak 172 tenaga paralegal di Bangka Selatan telah mengikuti pelatihan dan pembinaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dari jumlah tersebut, sembilan orang telah mengantongi gelar C.P.L.A atau Certified Paralegal of Legal Aid.
Para paralegal tersebut nantinya berperan membantu masyarakat dalam penyelesaian persoalan hukum secara nonlitigasi atau di luar pengadilan melalui pendekatan Restorative Justice (RJ).
Selain itu, Bangka Selatan juga memiliki lima kepala desa yang telah memperoleh gelar resmi NLP (Nonlitigation Peacemaker) dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Kelima kepala desa tersebut yakni Kepala Desa SJP Toha Maksum, Kepala Desa Pangkal Buluh Marjan, Kepala Desa Airbara Muklis Insan, Pj Kepala Desa Tiram Rosyadi dan Kepala Desa Nangka Bayumi.
Capaian tersebut dinilai menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam membangun budaya penyelesaian sengketa secara damai, musyawarah dan berkeadilan di tengah masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga paralegal dan Kementerian Hukum RI, Pemkab Bangka Selatan berharap keberadaan Posbankum mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat akses keadilan hingga ke pelosok desa dan kelurahan. (*)
