“Yang keluar dari CV itu cuma sebagian kecil. Yang lolos ke luar itu banyak. Dua tahun terakhir kadang baru masuk CP. Tapi sisa? Ya sudah, hilang. Tahu sendiri lah jalannya,” ujarnya.
Perbedaan antara data lapangan dan dokumen resmi, menurutnya, tidak pernah cocok. Hal ini diperkuat oleh pengakuan seorang kurir yang pernah mengangkut timah ke rumah kolektor tersebut. Ia menggambarkan mekanisme distribusi dengan sederhana: “Lokasi, mobil pickup, rumah kolektor, berangkat. Tidak ada polisi, tidak ada tentara. Yang ada cuma kami-kami ini.”
Menurutnya, pergerakan itu bukan soal jumlah besar, tetapi soal konsistensi. Pengiriman berlangsung hampir setiap malam. “Yang penting bukan volume per hari, tapi kontinuitas.”
Bagi warga, masalah terbesar bukan hanya soal keberadaan tambang ilegal, tetapi kaburnya batas antara aktivitas legal dan ilegal. “Yang resmi terlihat bodoh, yang ilegal terlihat jago,” keluh seorang pemuda Tempilang.
Seorang mantan pengurus tambang resmi di kecamatan lain menjelaskan bahwa jaringan yang mampu bertahan lebih dari lima tahun biasanya ditopang oleh tiga unsur: pelindung lapangan, kolektor yang menstabilkan harga, dan jalur distribusi yang menghindari pencatatan negara. “Kalau tiga-tiganya ada, ya tamat. Itu susah diberantas,” ujarnya.
Dari sisi produksi, ekonom mineral memperkirakan setiap titik tambang kecil di Laut Tempilang dapat menghasilkan 300-900 kilogram timah per bulan. Jika terdapat 8-12 titik aktif, potensi timah yang hilang dari pencatatan negara bisa mencapai ratusan ton per tahun.
Namun bagi warga, kerugian terbesarnya bukan sekadar pendapatan negara yang hilang. Yang lebih menyakitkan adalah ketiadaan keberanian aparat untuk bertindak tegas. “Kami sudah pernah lapor. Jawabannya selalu: sedang diselidiki. Tapi sampai sekarang? Jaringan tetap jalan,” ujar seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait dan aparat penegak hukum masih dalam upaya konfirmasi terkait adanya dugaan jaringan kolektor dan alur distribusi timah ilegal di Tempilang. (Belva)
