Ia juga menyoroti lima pilar utama program pemberdayaan PT Timah, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat seperti UMKM, yang dinilai sejalan dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
“Mudah-mudahan seluruh aspirasi yang berkaitan dengan lima pilar tersebut bisa dituangkan dalam dokumen rencana induk, sehingga ke depan sinergi antara PT Timah, pemerintah daerah, dan desa benar-benar sejalan,” ujarnya.
Selain itu, Hefi juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program yang dijalankan PT Timah dengan arah pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan anggaran baik di pemerintah daerah maupun pemerintah desa yang berada di wilayah operasional PT Timah.
“Kita ketahui bersama kondisi anggaran baik pemerintah daerah maupun desa saat ini sangat cukup terbatas. Nah, di sinilah peran PT Timah menjadi penting untuk membantu mengisi ruang-ruang yang belum terjangkau oleh pemerintah,” jelasnya.
Ia berharap, program pemberdayaan yang telah berjalan selama ini dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan manfaatnya.
“Program yang sudah berjalan cukup baik, tinggal bagaimana ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang ada di wilayah operasional PT Timah sendiri,” ujarnya.
Hefi pun kembali menegaskan, konsultasi publik ini harus menjadi titik awal dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya matang secara administratif, tetapi juga terukur dampaknya bagi masyarakat untuk lima tahun kedepan.
“Kita ingin program lima tahun ke depan ini benar-benar terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Selatan, khususnya di wilayah operasional PT Timah,” pungkasnya. (*)
