Kelompok sasaran utama meliputi penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga anak-anak putus sekolah.
Menariknya, sekolah ini akan menyediakan pendidikan lengkap mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan.
“Semua jenjang pendidikan akan ada dalam satu lokasi. Seluruh biaya, termasuk fasilitas dan kebutuhan siswa, akan ditanggung pemerintah,” tegas Nasrullah.
Saat ini, tahapan pembangunan masih menunggu survei dari Kementerian Sosial sebagai langkah awal sebelum proyek dimulai. Nasrullah berharap proses tersebut bisa segera dilakukan agar pembangunan dapat segera direalisasikan.
“Kami masih menunggu jadwal survei dari Kementerian Sosial, mudah-mudahan bisa dilakukan bulan April ini,” katanya.
Ia menambahkan, setelah survei dilakukan, pemerintah daerah akan segera membentuk tim lintas instansi untuk mempercepat tahapan teknis pembangunan. Tim tersebut nantinya akan melibatkan Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan hingga desa setempat.
“Setelah tahap survei, kami akan membentuk tim lintas instansi dengan melibatkan dinas dan pihak terkait,” ungkapnya.
Program Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dengan konsep pendidikan gratis dan berasrama, program ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih berdaya dan memiliki masa depan lebih baik.
“Semoga rencana pembangunan program ini bisa berjalan lancar,” pungkas Nasrullah. (*)
