Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang responsif merupakan bagian dari implementasi prinsip keterbukaan informasi publik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pelayanan yang disiapkan instansi ketika seluruh pejabat berwenang sedang tidak berada di tempat.
Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, masyarakat berharap setiap instansi mampu menghadirkan layanan yang mudah diakses, profesional, dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DP3AP2KB Kota Cilegon belum memberikan tanggapan resmi terkait tindak lanjut surat penawaran kerja sama maupun mekanisme pelayanan terhadap pihak eksternal yang datang untuk melakukan koordinasi.
Tim media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala Dinas maupun jajaran DP3AP2KB Kota Cilegon guna menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menjunjung tinggi asas profesionalisme jurnalistik.
Herman Yakub.
