Permohonan pertama dilayangkan pada 16 Februari 2026, namun tidak mendapat tanggapan. Surat kedua kembali dikirim pada 26 Maret 2026, namun hasilnya tetap sama.
Kuasa hukum warga Desa Pergam, Suhardi, menyebut surat tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan, termasuk penerbitan SP3AT atas lahan yang diklaim milik masyarakat.
“Ini menyangkut hak masyarakat. Kami sudah menempuh jalur resmi, tetapi tidak ada respons sama sekali,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kepastian hukum atas kepemilikan lahan warga. Sikap diam pemerintah daerah, lanjut dia, justru berpotensi memperkeruh keadaan.
“Ketika jalur administratif tidak direspons, ruang dialog menjadi tertutup. Kalau ini terus dibiarkan, potensi konflik agraria semakin terbuka,” katanya.
Suhardi juga menilai kondisi tersebut bukan hanya mencederai prinsip pelayanan publik, tetapi juga berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Padahal, permohonan audiensi merupakan langkah awal yang ditempuh secara persuasif dan administratif sebagai bentuk itikad baik untuk menyelesaikan persoalan tanpa harus langsung ke jalur hukum.
Namun, dengan tidak adanya respons hingga kini, pihaknya mulai mempertimbangkan langkah lanjutan.
“Kalau tetap tidak ada tanggapan, kami akan tempuh jalur hukum. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi dari tidak adanya penyelesaian,” tegasnya. (*)
